JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Henry Yosodiningrat, mengatakan, penegak hukum harus tegas memproses tersangka kasus Tabloid Obor Rakyat. Menurut Henry, para penegak hukum harus berani membuat terobosan memberikan hukuman maksimal kepada para tersangka.
Ia menjelaskan, sejak awal pihaknya meminta Polri menjerat para pelaku dengan Pasal 310, 311, 156, 157 KUHP. Akan tetapi, Polri hanya menganggap para tersangka melanggar UU Pers Pasal 18 ayat (3) jo Pasal 9 (2) walau Dewan Pers telah menyatakan Tabloid Obor Rakyat tak berbadan hukum.
“Maka sekarang penegak hukum harus bertindak progresif, jangan sampai tidak dipidana pelakunya. Kalau sampai lolos, maka kita bisa jadi negara bar-bar,” kata Henry, saat dihubungi, Jumat (4/7/2014).
Menurut Henry, meski hanya dianggap melanggar UU Pers, sanksi pidana tetap dapat diberikan kepada para tersangka. Ia mencontohkan, pasal 362 tentang pencurian yang di dalamnya hanya menyebut pencurian benda padat dan benda cair tetapi tetap dapat memidanakan pelaku pencurian aliran listrik.
“Padahal listrik kan bukan benda padat atau cair, tapi saat itu penegak hukum melakukan langkah progresif sehingga sampai sekarang kita tahu mencuri listrik adalah pencurian dan bisa dipidana,” katanya.
Henry mengungkapkan, dalam kasus ini, penegak hukum wajib bekerja secara progresif. Tujuannya untuk memberi sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera agar kasus serupa tak kembali terjadi.
“Kami menafsirkan peraturan itu harus dengan hati dan kepentingan bangsa. Apa pun pasalnya, Obor Rakyat itu tak bisa ditolerir,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polri telah menetapkan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiyono dan penulis tabloid tersebut, Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Ronny Franky Sompie mengatakan, berdasarkan penjelasan dari Kabareskrim Polri, Setyardi dan Darmawan dianggap melanggar UU Pers Pasal 18 ayat (3) jo Pasal 9 (2).
Pada 16 Juni 2014, tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setyardi dan Darmawan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui Tabloid Obor Rakyat. Tabloid itu disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Agung Pramudyanto 