Angie dan “Vonis sakti” Artidjo

Angie dan “Vonis sakti” Artidjo

Mantan Puteri Indonesia itu sebelumnya “hanya”divonis 4 tahun 6 bulan di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, namun vonis itu dilipatgandakan oleh Artidjo, MS Lumme dan Mohammad Askin menjadi 12 tahun karena terbukti menerima suap dalam proyek di Kemendikbud dan Kemenpora (tempo.com, 21 november 2013).

Kembali Artidjo Alkostar membuat publik terhenyak.  Mantan Direktur LBH Yogyakarta pada 1983-1989 ini, mengeluarkan “vonis saktinya” untuk Angelina Sondakh  dengan hukuman yang lebih berat di tingkat kasasi.

Bahkan Majelis juga mewajibkan Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu mengembalikan uang suap Rp12,58 miliar ditambah 2,350 juta dolar AS yang sudah diterimanya, jika tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama lima tahun. Artinya, Angelina harus membayar uang pengganti sekitar Rp 40 miliar, sesuai dengan tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awalnya.

Plong sekaligus terharu dan nyaris tak percaya hati ini membaca berita tersebut. Hari gini masih ada yang berani berbuat “benar”? mungkin ungkapan tersebut yang setidaknya mewakili “gegap gempita dan dentam berdentam”perasaan penulis waktu itu. Di tengah carut marut, budaya malu yang sudah sirna, hukum dinyatakan tajam keatas dan tumpul kebawah, segala kebijakan yang “menyayat” rasa keadilan masyarakat ternyata masih ada “seteguk air” yang menyirami “dahaga”rasa keadilan yang tandus bertahun-tahun.

Banyak pihak yang selama ini terus berjuang demi keadilan masyarakat, mengapresiasi keputusan “ajaib” ini. Diantaranya Apresiasi datang dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dalam pesan pendeknya, Kamis, 21 November 2013″Putusan itu menegaskan bahwa harapan masih ada”.

Vonis hukuman tersebut merupakan “rekor” tertinggi saat ini, “naik 3 kali lipat” lebih tinggi dari hukuman semula. Karena hukuman sebelumnya “hanya naik dua kali lipat” dan itu juga di torehkan  oleh Artidjo bersama Suryajaya, Abdul Latief, Krisna Harahap, dan MS Lumme yang memperberat hukuman Anggodo Widjojo dari lima tahun menjadi 10 tahun penjara.

Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho  juga mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, vonis tersebut mempunyai dua semangat, yakni semangat membuat jera koruptor dan semangat memiskinkan koruptor. Ia juga menilai terdapat “faktor Hakim Artidjo” dalam “vonis sakti” kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap terdakwa kasus korupsi Angelina Sondakh ini.

Siapa artidjo?

Bila banyak orang menyebut Artidjo sebagai dominan effect dalam pelbagai “keputusan ajaib” di negeri ini, lalu siapa  sebenarnya artidjo?
Hakim Agung kelahiran Situbondo, Jawa Timur, pada 22 Mei 1948 ini,  merupakan Alumnus FH UII angkatan 1976. Mengawali kariernya sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan  pengacara, namun bukan pengacara yang naik mercy dan berdandan parlente tapi pengacara jalanan.
“Sebagai pengacara, saya sering kalah, karena tidak mau menyuap hakim dan jaksa,” ungkapnya. Suami  Sri Widyaningsih ini juga pernah menempuh pendidikan untuk lawyer mengenai Hak Asasi Manusia di Columbia University selama enam bulan dan  bekerja di Human Right Watch divisi Asia di New York selama dua tahun.
Sepulang dari Amerika, lalu mendirikan kantor pengacara yang dinamakan “Artidjo Alkostar and Associates.” Namun pada tahun 2000, mantan aktivis HMI ini harus menutup kantor hukumnya karena terpilih sebagai Hakim Agung.

Artidjo biasa pulang ke Yogyakarta Jumat sore dan dijemput keponakannya di bandara dengan menggunakan motor.

Vonis ringan koruptor

Korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime karena sudah terencana, terstruktur dan massif. Kerugian yang ditimbulkanpun sangat hebat, ratusan milyar uang Negara yang sebenarnya “harus”digunakan untuk kesejahtraan rakyat, apalagi karena rakyat sudah “taat”membayar pajak malah digarong“tanpa rasa malu dan berdosa” untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ibarat kanker, korupsi adalah “kanker ganas stadium empat” yang mustahil bisa disembuhkan dengan “rutin menelan obat flu”.  Maka dari itu,  penanganan “penyakit” ini pun harus memakai “cara-cara luar biasa” agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, syukur-syukur bisa mengobati “akar”penyakitnya.

Kelahiran komisi anti rasuah (KPK) sebenarnya menjadi “harapan dan kebanggaan” baru bagi rakyat. Dalam rekam jejaknya hingga detik ini, terbukti sudah menggunakan “cara-cara luar biasa”dalam menjerat para koruptor, baik dengan penyadapan, tangkap tangan dan “penuntutan hukuman yang berat dan maksimal”di persidangan.

Yang menjadi ironi dan rakyat kembali “terluka” adalah pada saat “keputusan akhir” atau vonis di pengadilan, karena vonis dianggap “terlalu ringan” dan tidak menimbulkan  “efek jera”. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada awal tahun ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta saja, dari 240 terdakwa yang diadili sejak 2005 hingga 2009, vonis yang dijatuhkan ringan, yaitu rata-rata hanya 3 tahun 6 bulan. (Kompas, 19 Januari 2013).

Ada yang lebih tragis lagi, yaitu Majelis Peninjauan Kembali (PK) justru membebaskan Sudjiono Timan dengan membatalkan putusan kasasi yang menghukum bekas Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu 15 tahun penjara karena dinilai terbukti korupsi. Putusan majelis PK ini tentu dipertanyakan karena memutus perkara pemohon yang dalam status buron. (kompas.com, 9 september 2013)
Bahkan, diskusi grup terfokus yang dilakukan beberapa kali oleh KPK, kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Sabtu (7 September 2013), menyimpulkan bahwa ada kecenderungan semakin besar uang yang dikorupsi, hukuman terhadap koruptornya semakin ringan. Penulis semakin mengelus dada.

Apa yang bisa kita lakukan

Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, namun  mengingat sampai detik ini “hanya” KPK yang di pandang sebuah lembaga yang tidak sekedar retorika dan pencitraan, dan benar-benar menunjukkan “gigi dan taringnya”menyeret para koruptor ke meja hijau maka sebagai rakyat yang awam, tugas kita adalah terus mendukung dan membantu KPK dengan apa yang kita bisa.

Hal tersebut bisa berarti terus memberikan info-info yang valid tentang korupsi di sekitar kita tanpa rasa takut, mendukung KPK bila ada yang mencoba “mengganggunya” dan juga “menjewer” KPK bila mulai “masuk angin”pada saat menangani kasus yang berhubungan dengan “pejabat tinggi” dan  “pihak penguasa”.

Berhubungan dengan “momentum vonis sakti artidjo”ada kewajiban Yuridis para Hakim sesuai Undang-undang (UU) Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman (Nomor 14 Tahun 1970-Red), dikatakan bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan jangan “terjebak”memutuskan perkara “hanya tekstual” yang tertera dalam UU. Hakim juga wajib mengkaji yang bersifat meta juridis, atau nilai-nilai dibalik aturan perundang-undangan.

Rencana Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan semacam”penghargaan” bukan sebagai bentuk “sekedar pencitraan” tetapi lebih kepada “keteladanan moral’ terhadap Artidjo nampaknya wajib kita dukung.

Pada saat “hakim sekaliber” artidjo ini terus kita apresiasi baik melalui “penghargaan” ataupun hal lain dan kita “back up” penuh, maka diharapkan segera bermunculan Artidjo-artidjo lain dari segala penjuru bangsa ini.

Sehingga ketika KPK dengan segala wewenang dan kehebatanya berhasil menyeret “para koruptor”perampok uang rakyat dan “menuntut” dengan hukuman berat dan maksimal, maka seperti “lari estafet”tongkat vonis segera diberikan kepada artidjo-artidjo yang pasti tidak akan ragu-ragu “mengeksekusinya” sesuai undang-undang dan rasa keadilan masyarakat.

Semoga 2-5 tahun kedepan, pada saat kita berkunjung ke Gedung Mahkamah Agung. Melihat pintu yang ditempeli secarik kertas yang berbunyi“tidak melayani tamu yang ingin membicarakan perkara”merupakan pemandangan biasa yang kita temui dan wajib disyukuri.

(*Penulis : Agung Pramudyanto, Pengamat dan Pemerhati Sosial Politik Kemasyarakatan)

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di politik dan tag , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s