Jiwa Korsa dan Kutu Loncat dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu

         Jiwa Korsa dan Kutu Loncat  dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu

Beberapa waktu yang lalu, hampir serentak di seluruh Indonesia terjadi peristiwa bersejarah menjelang Pileg, Pilpres 2014 dan Pilkada di tiap daerah yaitu seleksi hingga pelantikan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Lembaga Penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam hal ini adalah KPU beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya.  Hal tersebut memang hal yang lumrah dalam suatu lembaga, namun karena lembaga ini adalah lembaga penyelenggara pemilu, dimana akan “melahirkan pemimpin-pemimpin baru” maka tentu menjadi sorotan hampir seluruh elemen bangsa ini. Dan yang menjadi ironi adalah banyaknya komisioner Bawaslu/Panwaslu yang akhirnya “dilantik” menjadi komisioner KPU, “komisioner pengawas” seakan “bertukar guling” menjadi “komisioner lembaga penyelenggara” yang pada awalnya harus diawasinya. Kalau lembaga pengawas yang awalnya dilatih dan dididik menjadi pengawas, sekarang dengan begitu ringan “berpindah” berubah menjadi penyelenggara, lalu siapa lagi yang akan mengawasi “proses perhelatan akbar dan maha penting” di bangsa ini?

Jiwa Korsa dan Kutu Loncat

Jiwa korsa dipercaya berasal dari istilah ESPRIT DE CORPS yang diperkenalkan oleh ahli perang ulung asal Perancis Napoleon Bonaparte. Berdasarkan definisi dari kamus Bahasa Inggris terpercaya Merriam Webster, definisi ESPRIT DE CORPS adalah “the common spirit existing in the members of a group and inspiring enthusiasm, devotion, and strong regard for the honor of the group” (semangat yang dimiliki setiap anggota kelompok dan mengobarkan semangat yang besar, kesetiaan, serta bakti yang kuat akan kehormatan kelompok). Istilah ESPRIT DE CORPS sendiri diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte dalam sebuah perang, dimana dia menekankan bahwa dalam sebuah pasukan harus ada rasa yang kuat untuk saling membantu, melindungi, menjaga, dan membela kehormatan sesama anggota pasukan. Mereka ibarat satu tubuh, jika satu bagian tubuh terluka maka yang lain akan merasakan (www.bersosial.com).

Demikian juga untuk lembaga bergengsi sekaliber KPU dan Bawaslu,  sudah layak dan sepantasnya walaupun sama-sama penyelenggara pemilu namun masing-masing mempunyai jiwa korsa yang kuat. KPU adalah lembaga yang diberi mandat Negara untuk “menyelenggarakan” pemilihan umum dan Bawaslu adalah juga lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas “mengawasi” proses pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU. Bila dalam ranah tata Negara bisa dikatakan bahwa KPU adalah “pemerintah” dan Bawaslu adalah “oposisi”.

Namun yang sedang trend di bangsa ini adalah terjadinya “fenomena kutu loncat” dalam sesama lembaga penyelenggara pemilu. Artinya bila ada Pengumuman Seleksi Anggota KPU, dalam proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan dan pelantikan bukan hal baru bila yang akhirnya menduduki jabatan di KPU adalah orang wajah lama, atau  komisioner Bawaslu/Panwaslu yang “meloncat” berpindah ke KPU. Apakah ini salah? Secara Undang-Undang tertulis di Negara ini memang tidak, namun kita kadang abai bahwa ada hukum yang tidak tertulis yang efeknya bahkan tidak jarang lebih kuat, yaitu hukum sosial masyarakat. Hukum ini memuat tentang nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti kepatutan, moral, sopan santun, etika dan lainnya.

Fenomena masif yang sering terjadi adalah banyaknya pejabat Lembaga Pengawas Pemilu yang walau “masih aktif” menjabat, tanpa “malu-malu” berbondong-bondong mendaftar sebagai komisioner KPU di semua tingkatan tentunya. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa rumor Bawaslu/Panwaslu sebagai penyelenggara pemilu kelas dua, nampaknya mulai mendekati kenyataan, karena jarang bahkan tidak ada “Pejabat KPU” yang masih aktif dengan semangat berkobar-kobar mendaftar sebagai komisioner Bawaslu/Panwaslu.

Lalu apa yang akan terjadi jika para petinggi Bawaslu/Panwaslu yang nota bene menjadi tumpuan rakyat sebagai ujung tombak oposisi dalam hal kepemiluan, untuk betul-betul kritis dan berani “mengawasi” kinerja KPU dan jajarannya, semua “meloncat dan berpindah” menjadi KPU? Apakah semangat, visi misi, nilai juang, sikap kritis dan berani yang menjiwai saat menjadi “pengawas pemilu” akan sama dengan saat menjadi “penyelenggara”?

Bagaimana dengan jiwa korsa yang seharusnya ditanamkan para petinggi pengawas pemilu ini kepada jajaran di bawahnya? Bagaimana kira-kira perasaan para pengikutnya, jika melihat para pemimpinnya dengan “mudah dan ringannya tanpa beban” meloncat dan berpindah ke lembaga lainnya? Penulis cuma bisa menarik nafas, menghembuskannya dengan berat, sambil mengelus dada.

Integritas dan hukum sosial

Di tengah gempuran budaya liberal dan instan, dimana semuanya mendewakan materi dan budaya cepat saji nampaknya fenomena “meloncat dan berpindah” dari satu lembaga ke lembaga lain terlepas “berbeda bahkan berlawanan visi misi dan fungsinya” mungkin bisa menjadi pilihan. Perbedaan   pos alokasi anggaran dari Negara untuk tiap lembaga, yang pada akhirnya berujung pada “kesejahteraan” petinggi dan anggota lembaga, nampaknya juga bisa menjadi justifikasi.

Namun justru dalam keadaan yang carut marut seperti saat inilah, sebenarnya integritas kita sebagai “pelayan rakyat” yang ditugasi dalam suatu  lembaga kembali di uji. Integritas kita di uji bukan hanya waktu fit and proper test pada saat seleksi masuk lembaga, namun juga ketika menjabat, dan saat ada “tawaran atau peluang” dari lembaga lain yang walau secara Undang-Undang sah, namun bertentangan dengan hukum sosial, kepatutan dan etika yang berlaku di masyarakat.

Betul, masih banyak regulasi-regulasi yang lemah yang harus kita kawal dan dorong menjadi lebih benar di Negara ini. Untuk itu sambil terus tak kenal lelah mengupayakan perbaikan, akan lebih elok, lebih berintegritas dan lebih beretika bila “lembaga pengawas pemilu” disemua tingkatan yang menjadi ujung tombak rakyat untuk menyelamatkan Pemilu di Indonesia ini”tetap setia” berjuang untuk rakyat “melalui lembaganya”. Bagi yang masih aktif menjabat silakan terus mendalami ilmunya sebagai oposisi, berani dan kritis. Bagi yang sudah purna silakan terus memelihara sikap kritis di luar lembaga pengawas pemilu, atau bisa “mengkader” penerusnya sambil melakukan advokasi dan pencerahan kepada rakyat, supaya terus ikut memujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau berani “bersikap seperti itu”, rakyat tentu angkat topi , sangat bangga dan  mencatat dalam lubuk hatinya yang paling dalam.

*Penulis : Agung Pramudyanto,ST, Pengamat dan Pemerhati Sosial Politik Kemasyarakatan

(sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama kota Magelang 2013-2018)

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di politik dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

3 Balasan ke Jiwa Korsa dan Kutu Loncat dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu

  1. ambeienlur berkata:

    Terimakasih informasinya gan. salam kenal aj dari saya n sukses selalu .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s