Memenangkan Pragmatisme “Money Politik” (di muat Magelang Ekspres, 15 April 2014)

Memenangkan PragmatismeMoney Politik

(di muat Magelang Ekspres, 15 April 2014)

money politikEdy Suandi Hamid (2009) yang melihat dari kacamata ekonomi, menilai money politik muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politik. Bagi politisi, money politik merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, money politik ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-program yang dijanjikan.

Tompo duite, ojo coblos uwonge”itulah slogan yang penulis baca dalam sebuah baliho besar, menjulang tinggi di sebuah perempatan jalan–salah satu kota besar di Jawa Tengah. Tampak seorang caleg incumbent (partai penguasa) tersebut tersenyum sumringah, seakan bangga karena sangkanya telah melakukan “pendidikan politik” bagi rakyat. Apa betul begitu? lalu apa yang sebenarnya terjadi?

Salah satu tugas partai politik adalah : melakukan pendidikan politik (yang benar) bagi rakyat. Diharapkan dengan proses pendidikan politik yang dilakukan masif oleh partai politik (melalui Anggota Dewan yang di milikinya), makin lama rakyat bisa makin mengerti; makin paham; makin cerdas dalam mensikapi segala kebijakan yang melibatkan kepentingannya.

Menyerukan slogan seperti salah satu caleg tadi, yang mungkin tujuan utamanya sangat mulia : menolak money politik!, namun justru hasilnya bisa jadi “bumerang”yang disamping memukul balik tuannya–juga memecah retakkan nurani kejujuran rakyat sendiri.

Mengatakan “tompo duite”kalau kita telaah secara lebih kritis, lebih mengendap, dalam hening budi; jernih pikir dan sepi kepentingan; sebenarnya sama dengan menyetujui “penyaluran money politik”. Kenapa?

Karena ketika rakyat “mau atau diperbolehkan” menerima uang (yang kita tidak tahu asalnya dari mana?) maka sebenarnya kita “mengamini” untuk rakyat menjadi bagian drainase (baca: saluran) penerima dana “siluman”. Efek domino lain adalah kita mendidik rakyat bahwa politik (baca : pemilu) cuma sekedar “arena dagang sapi”(anda punya apa–saya punya apa). Inilah proses reifikasi (baca : pengkerdilan) pola pikir dan “pendangkalan” politik yang titik nadirnya adalah pembodohan rakyat, jauh dari menyentuh substansi sebenarnya (baca : Demokrasi).

Pemilih pragmatis

   Setelah dipingit di masa orde baru selama 32 tahun, kemudian mengalami pergolakan dan titik inkulminasi-nya adalah reformasi ’98, rakyat Indonesia bagai “kuda lepas dari kandang”. Berlari kencang merayakan euforia kebebasan.

Banyak “sistem baru” yang mencoba diterapkan, menggeser “sistem lama” yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa reformasi; dan salah satunya adalah sistem pemilu langsung.

Pada awalnya, sistem ini diharapkan menjadi antitesa atas pemberangusan mulut rakyat di era represif Soeharto. One man-one vote, dimana rakyat mendapat otoritas mutlak untuk memilih sendiri calon wakilnya nampaknya disambut dengan tepuk sorak dan gegap gempita. Disamping karena “nilai”suara yang sama (tukang becak dan Direktur tetap mempunyai “harga” yang setara ), bangsa ini memang dikenal “menyukai” segala sesuatu yang baru (konsumerisme tinggi), tak terkecuali sistem pemilu langsung.

Banjir janji manis para caleg (juga capres) ketika berkampanye, dan selalu “amnesia”ketika menjabat–membuat rakyat geram, marah dan tak jarang berujung dendam. Kenyataan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup mereka ketika terjadi suksesi wakil rakyat dan Presiden, kembali (lagi) menyayat luka makin dalam. Di sanubari hati mereka bertekad”tunggu pembalasanku di masa pemilu berikutnya!”.

Bibit pragmatisme (yang penting sekarang aku dapat apa? karena besok pasti anda lupa) muncul sebagai “protes keras” rakyat terhadap para wakil rakyat yang setelah jadi kembali terserang amnesia akut.

Caleg penthol korek

            Trias kuncahyono (2013) dalam sebuah Diskusi Kebangsaan mengatakan bahwa dalam era Demokrasi ini banyak “caleg penthol korek”. Artinya sebenarnya tidak punya isi kepala (baca: kapasitas) namun “ndableg”tetap maju nyaleg.

Selain menunjukan kegagalan partai politik dalam hal kaderisasi (banyak caleg yang bukan kader), juga menunjukan sikap “kalap”(gelap mata)–yang penting kuantitas (voting getter), sepi kualitas; mini kapasitas. Maka tidak kaget saat ada diskusi atau interview tentang politik dan kebangsaan, kita mendengar jawaban yang lucu dan menggelikan–tentu sambil mengelus dada.

Namanya juga “mendadak caleg”(zonder persiapan–zonder kapasitas ) maka segera dicari “jalan pintas”alias potong kompas. Cara (media) paling mudah, paling cepat tanpa berkeringat (baca: blusukan) untuk sosialisasi sekaligus meraup sebanyak mungkin suara, akhirnya jatuh pada “Kontes Sejuta Banner” (pencitraan). Dilanjutkan tenaga dalam “money politik” dan tak lupa aji pamungkas”serangan fajar”. Prihatin (bukan nama orang).

Ketika “dendam kesumat”rakyat bertemu lalu kawin siri dengan caleg pragmatis tadi, maka jadilah simbiosis mutualisme. Ditengah ke-semrawutan,juga “semprit lemah”Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dan Lembaga Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, MK), maka sambil terus ber-evolusi memperbaiki diri ; harapan kita kembali kepada sang tuan Demokrasi, rakyat!.

Derajad Lebih Tinggi

“Hanya pendidikan penyadaran untuk berani bicara, berani kritis dan berani menamakan sendiri dan tampil sebagai diri sendirilah yang mampu jangka jauh menciptakan masyarakat warga yang kritis, dewasa dan terlibat dalam bermasyarakat; berbangsa dan bernegara”(Mudji Sutrisno, SJ : Ranah-Ranah Kebudayaan (2009), hal 37).

Pemilu tinggal menghitung hari, dibutuhkan kebesaran jiwa; kerendahan hati; jujur nurani;sikap ksatria untuk berani tampil menjadi “minoritas”ditengah gelombang besar pragmatis “mayoritas”.

Mari menaikkan “derajad “harga diri. “Tolak uangnya dan jangan coblos orangnya” itu sebenarnya slogan yang lebih benar, lebih mulia dan lebih mencerdaskan rakyat.

Rakyat harus sadar akan aji pamungkasnya (yang menjadi incaran banyak pihak) yaitu suara. Hidup dan masa depan kita tidak akan berubah hanya dengan Rp.100.000-Rp. 200.000 saja, namun akan berubah jika kita mau “ngampet sejenak” (untuk tidak menerima uang) lalu mencoblos caleg yang layak dan pantas.

Jika memang caleg tersebut layak dipilih (rekam jejak, program kerja, partai pengusung), walaupun tidak memberi imbalan langsung (uang, barang, sarana prasarana) maka wajib kita coblos. Saatnya rakyat “bangun”(cuci muka lalu melek) dengan derajad lebih tinggi, untuk memenangkan pragmatismemoney politik” dibangsa yang (dulu) besar ini.

(*) Penulis : Agung Pramudyanto

Pengamat dan Pemerhati Sosial Politik Kemasyarakatan

 

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di berita, politik dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s