Surat Kampanye dari Prabowo untuk Guru Dinilai Menyalahi Aturan

prabowo 2TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya mengacungkan jempol terhadap para guru yang akan melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu terhadap capres Prabowo Subianto yang mengirimi surat kepada para pengajar itu.
“Adanya laporan dari guru-guru itu menunjukkan adanya komitmen yang kuat bahwa sekolah seharusnya hanya sarana belajar serta tempat untuk mendidik, bukan untuk berpolitik,” ujar Hasto di Jakarta, Rabu (25/6/2014) malam.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan mengatakan kenetralan institusi pendidikan harus dijaga.

“Sudah sewajarnya seorang yang kelak akan menjadi pemimpin mengetahui hal ini. Jangan jadi memaksimalkan segala cara untuk mendapat dukungan,” tambah Hasto.

Menurut laporan, surat kampanye dari Prabowo itu berisikan visi-misinya dalam bidang pendidkan serta janji untuk menyejahterakan guru.

“Juga ada ajakan untuk mendukung Prabowo-Hatta di pemilihan presiden mendatang. Surat ini pun sudah menyebar hingga ke Gunung Kidul,” ujar Hasto.

Sebelumnya, diberitakan bahwa sejumlah sekolah di sekitaran Pulau Jawa menerima surat kampanye yang mengatasnamakan calon presiden Prabowo Subianto.

Surat itu merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya surat dengan konsep yang sama juga pernah disebarkan oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebelum pelaksanaan pileg 2014 yang lalu.

Surat yang mengajak para guru dan staf tata usaha (TU) sekolah untuk memilih Prabowo Subianto di pilpres 2014 mendatang ini dinilai telah menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lestari.

“Saya menerima banyak laporan dari guru-guru yang menerima surat ini. Selanjutnya kami akan melakukan laporan ke Panwaslu terkait dengan surat kampanye ini,” ujar Retno.

“Sekolah itu bukan tempat kampanye, kalau melakukan kampanye di lingkungan sekolah itu artinya melanggar peraturan yang ada.”

Mendikbud Muhammad Nuh diketahui sempat menegaskan larangan untuk berkampanye di tempat pendidikan. Menurut Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) huruf (h) mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di berita, politik dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s