Politik Kepala Ikan (di muat Magelang Ekspres, 9 september 2014)

politik kepala ikanPepatah bijak, Yunani Kuno, mengatakan : Pembusukan ikan dimulai dari kepalanya.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden Republik Indonesia 2014-2019. Setelah proses politik dan hukum yang melelahkan (sekitar 4 bulan)–menguras tuntas: pikiran, fisik, emosi–rakyat Indonesia kembali bisa rehat, ngeluk boyok (mengelus dan menyandarkan punggung), menyelonjorkan kaki, santai.

Helaan nafas lega, pancaran muka bersahabat, jabatan tangan hangat, kembali terjadi di tiap simpang jalan desa berbatu dan dalam ruangan ber-AC; di gedung pencakar langit. Semua sudah purna. Rakyat sepakat menginisiasi sesuatu peradaban baru, jauh dari dendam dan menyelingkit mencuatnya sikap ksatria (negarawan).

Karyawan kembali ke kantor, buruh kembali ke pabrik, tukang becak kembali mengayuh, nelayan kembali mencari ikan, petani kembali menyebar benih. Semua kembali menempati “posisi edar” yang kemarin (sempat) mereka abaikan dan tinggalkan. Benteng faksi rontok, rubuh dan luruh; masyarakat kembali cair. Walau merangkak dan tersengal, kematangan demokrasi bangsa ini, sungguh menyejukkan!

Pemimpin Hermeneutika Eksperiensial

“Kepemimpinan baru itu adalah kepemimpinan Hermeneutika Eksperiensial, kepemimpinan yang berpusat pada tindakan mengerti atau memahami secara tepat kehendak dan kebutuhan rakyat,” (Limas Sutanto, Kompas 22/8/2014).

Kemenangan Jokowi-JK yang dipilih separuh lebih rakyat Indonesia (53,15 %), sangat naif bila kita secara serampangan menyebutnya: cuma kebetulan. 10 tahun terakhir ini, nampaknya masyarakat sudah kenyang dengan segala drama dan retorika politik. Pemimpin deduktif, yang sekedar “pamer” data dan angka (hanya ingin memberi impresi keberhasilan selama memimpin)–namun sebenarnya berbanding terbalik dengan fakta di lapangan–justru memanen kritik dan antipati.

Ketika yang ditunggu rakyat adalah “Ratu Adil,” namun yang datang ternyata “Ratu Atut.” Ketika yang dinanti-nanti “Satria Piningit” namun (kembali) yang muncul adalah “Satria Bergitar,” sukacita kembali kandas. Frustasi massa kembali mengendap, menjadi kebuntuan sosial. Sampai akhirnya (di ujung jalan) bertemu dengan sosok Jokowi. Bagai “tumbu ketemu tutup,”gaya kepemimpinan-nya (baca : jokowi) yang turun ke bawah, berada ditengah rakyat, langsung bertindak memberi solusi; nampaknya menjadi antitesis kepemimpinan nasional saat ini. Kepemimpinan yang sudah lama diimpikan rakyat. Kepemimpinan baru.

Sejarah tidak lelah menorehkan memori, tesis yang mengatakan: pemimpin militer analog dengan ketegasan, ternyata ambrol. Kita memang pernah dipimpin kalangan militer, dan yang lahir kemudian melampaui ketegasan, muncullah otoritarianisme. Lalu apakah artinya militer tidak boleh memimpin bangsa ini (baca: jadi presiden)? Masih menjadi diskursus.

Zaman Bar-Bar dahulu, memilih pemimpin juga masih berdasarkan penampilan bleger (baca: fisik). Orang yang (kebetulan) dikaruniai badan besar; jago berburu dan berkelahi; sekali lagi diprediksi sebangun dengan keberanian atau dikatakan: seorang pemberani. Waktu itu memang demikian, bila sekarang? Lepas dari kontroversi, Adolf Hitler dan Mahmoud Ahmadinejad–kesohor karena keberanian dan ketegasannya–ternyata keduanya bertubuh kurus. Jika ditarik garis lurus dengan kepemimpinan sekarang, postulat ini (baca: badan besar adalah lambang keberanian) kembali rebah. Dan entah kenapa presiden terpilih saat ini (Jokowi) juga berbadan kurus.

Pusat Yang Mengunci

“13 sungai besar yang menyebabkan banjir Jakarta, itu wewenang pusat, bukan wewenang Pemda DKI. Jalan-jalan besar menuju Jakarta, itu juga wewenang pusat. Hal-hal yang berkaitan misalnya dengan otoritas transportasi Jabodetabek, atau membuat waduk di Ciawi untuk mengatasi banjir Jakarta, nggak mungkin Pemda DKI masuk ke sana,” (Jokowi: Berita Satu, 5/4/2014 ).

Menyimak fenomena tersebut, haruslah rakyat menjadi terhenyak, terjaga dan siuman. Betapa sangat kukuh dan dalamnya cengkeraman (juga pengaruh) setiap keputusan istana, mengunci segala kebijakan daerah. Mudahnya menggunakan “hak veto”, bila kebijakan kepala daerah dibawahnya tidak seiring sejalan dengan agenda politik yang sedang dijalankan. Tak ayal, pemimpin daerah tidak (pernah) bisa maksimal membangun daerahnya, karena banyak kebijakan yang berada di tangan presiden.

Belum lagi kesaktian untuk mengangkat pemimpin militer: darat, laut dan udara. Menentukan Kapolri, menteri (sekarang ditambah wakil menteri), dan tentu masih banyak lagi kebijakan strategis, yang mampu membuat abang ijo-nya suatu negara–termasuk kembang kempisnya kesejahteraan rakyat jelata.

Takjub, betapa “luar biasanya” kekuasaan seorang presiden, maka sekeras apapun rakyat berteriak, kritik sepedas apapun (lewat sastra, diskusi, menifesto), tekanan sehebat apapun (LSM, cendekiawan, intelektual, wakil rakyat), jika presiden-nya tetap bergeming, maka mendekati sia-sia, nihil.

Pemimpin Baru

Kini, presiden terpilih sudah muncul, ekspektasi rakyat sangat tinggi terhadap adanya perubahan substanstif. Mencari pembantu (baca: menteri) dalam kabinet, tentu bukan perkara yang suang. Namun penulis yakin, di nusantara yang besar ini, masih banyak anak bangsa yang bersih, mumpuni, berintegritas dan betul-betul mau tulus bekerja untuk rakyat.

Negara ini masih menyisakan segunung masalah (kemarin) dan masih antri menunggu segunung pula tantangan (sekarang) yang saling berkelindan, berlomba, mencari perhatian untuk segera disembuhkan.

Bila sudah menjadi habitus dan gaya hidup, maka blusukan (untuk langsung mendengar suara rakyat) akan menjadi alami dan cantik elok dipandang. Namun bila bukan dari hati, rakyatpun menjadi syak dan sangsi, jika “tiba-tiba” ada pemimpin yang muncul di kereta api kelas ekonomi.

Semua berawal dari kepala (baca: pemimpin). Bila kepala bersih, niscaya bagian tubuh yang lain juga akan “mengikuti” bersih. Kepala (yang sebentar lagi menjabat)–bila memang diperlukan–haruslah berani mengambil sikap dan kebijakan yang tidak populis. Lebih gagah membuat kebijakan yang tidak populis, namun akhirnya untuk pemerataan kesejahteraan rakyat; dari pada “terkesan” populis, namun akhirnya menyengsarakan dan menambah warisan beban rakyat.

Selamat datang kepala ikan (bersih) yang baru!

 

 (*) Penulis : Agung Pramudyanto

(Pengamat dan Pemerhati Sosial Politik Kemasyarakatan)

 

 

 

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di menulis dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s