Ahok dan Radikalisasi Demokrasi (di muat Magelang Ekspres, 18 September 2014)

ahok 2“Tidak mungkin saya mendukung Partai Gerindra yang mendukung pilkada lewat DPRD, sementara saya dipilih rakyat langsung memimpin Belitung Timur dan DKI Jakarta,” (Ahok, Kompas 11/9/2014).

Sekali lagi, wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, menunjukkan nyali dan menggetarkan jagad politik nasional. Kalau yang mafhum terjadi (selama ini) adalah “dongeng” kisah Ahok yang rutin frontal; marah-marah terhadap birokrasi yang dipimpinnya; kali ini Ahok juga bersikap frontal dan tegas (namun) terhadap Partai yang menandu-nya, bahkan, mengundurkan diri!

Polemik yang tak kunjung usai, antara pilkada langsung oleh rakyat dan pilkada melalui DPRD (masih dalam Rancangan Undang-Undang) nampaknya membuat mantan Bupati Belitung Timur ini geregetan. Partai Gerindra, yang selama ini sehidup semati dengan-nya, dan semula juga mendukung pilkada langsung oleh rakyat (terbukti: kemenangan Ahok karena hasil pilkada langsung)–mendadak berbalik 180 derajat–mendesak pilkada melalui DPRD. Ahok melongo, nuraninya terguncang, tak habis pikir.

Ditengah proses demokrasi yang terus menggelinding (yang masih menerus belajar dan merangkai bentuk), di benak rakyat, perjalanan politik bangsa ini sedang menuju suatu “opgang” (titik menaik) yang menggembirakan : pergulatan pendewasaan dan pematangan demokrasi.

Pilkada langsung (terpisah dari kekurangan dan kelemahannya), harus diakui secara legawa, telah menetaskan figur-figur pemimpin daerah (Jokowi, Ahok, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil dan lainnya) yang terbukti pro rakyat; pastilah mendekati “nihil” bisa dilahirkan dari rahim pemilihan melalui DPRD. Dan baru saja rakyat ternyenyak “menikmati” dipimpin oleh kepala daerah yang program dan terobosan-nya menjadi solusi kebutuhan dan keinginan rakyat secara konkret—tiada mendung tiada hujan—tiba-tiba “kenyamanan” mereka hendak dirampok begitu saja. Miris.

Tandai Parpol dan Elite

Narasi logika yang dibangun oleh fraksi pendukung pilkada lewat DPRD (ternyata semuanya tergabung dalam Koalisi Merah Putih) agaknya masih mentah dan rapuh. Misalnya: alasan pemborosan anggaran, sudah diantisipasi dengan pilkada serentak. Gesekan dan chaos yang terjadi di lapangan, ternyata cuma terjadi di beberapa tempat. Masifnya money politik, tidak bisa sebagai guarantee bahwa “tidak akan terjadi lagi” bila dikembalikan ke pilkada lewat DPRD (justru ditakutkan bisa kian “lancar,” karena rakyat semakin susah mengontrol).

Kemunculan RUU Pilkada (lewat DPRD) yang awalnya dicetuskan pemerintah ini, pada mulanya juga ditolak oleh mayoritas semua fraksi. Argumen pemerintah dimentahkan, sehingga akhirnya (baca: Pemerintah) melunak dan kembali setuju pilkada langsung oleh rakyat. Namun, setelah hasil pilpres diumumkan (kemenangan Jokowi-JK), ajaibnya, semua fraksi yang tiba-tiba dan tergopoh-gopoh “berbalik arah” mengambil alih semua argumentasi yang dulu disorongkan pemerintah. Plin-plan.

Ya, itulah dinamisasi politik. Esuk dele sore tempe, menjadi pemeo yang tepat, untuk mengukur derajat integritas “para elite pragmatis” yang bercokol di parpol. Bau amis konspirasi, hanya sebagai ajang “balas dendam dan pemboikotan” terhadap tersisihnya dalam kontestasi pilpres 2014, semakin tertanam kuat. Fraksi (yang mewakili parpol) pendukung pilkada lewat DPRD, haruslah rekam jejaknya terus dipantau; dicatat; digoreskan; dalam lembaran hitam sejarah dan kebeningan nurani rakyat.

Satu-satunya Hak Politik Rakyat

“Pilkada langsung itu demokrasi oleh rakyat tanpa perantara, tanpa calo,” (Masdar F Mas’udi, Kompas 11/9/2014).

Bila kita runut sejenak, hak-hak politik rakyat sebagai warga negara dan sebagai pemegang otoritas tertinggi (dalam sistem demokrasi), maka nyata benar bahwa “satu-satunya hak politik,” dimana rakyat berperan langsung (tanpa calo) dalam memilih pemimpin mereka adalah pilkada secara langsung!

Dalam hak menyusun undang-undang (legislasi), rakyat nyaris buta, karena ujuk-ujuk sudah lahirlah undang-undang baru. Hak membuat anggaran (budgeting), menentukan besaran: APBN, APBD, belanja pegawai dan kebijakan lain; ternyata nasib rakyat serupa. Bagaimana dengan hak mengontrol (controlling)? Kembali kekuatan rakyat sangat lemah, hanya KPK yang (masih dianggap) dan terbukti menjadi angin segar diantara institusi negara yang lain. Maka, menjadi “ke-mafhum-an publik” bila rakyat menjadi berang dan beringas, karena satu-satunya hak politik yang bisa mereka salurkan secara langsung dan utuh (tanpa calo), hari ini akan dirampok dari tangan mereka.

Sikap tegas Ahok, tidak bisa disangkil, adalah pantulan balik dari cermin retak rakyat yang makin buram dan berdebu. Tentu ini menjadi sebuah oase, ditengah padang pasir alam politik negara ini, yang gersang keteladanan. Dan sejarah mencatat, bahwa dalam carut marut situasi yang ruwet, selalu ada tokoh (perorangan/kelompok) yang muncul menjadi pioner, penggebrak awal, membuat orang banyak menoleh, tersadar dan (lalu) ikut bergerak. Sejarah terulang.

Rekam jejak mantan anggota DPR RI ini (terlepas dari kelebihan dan kekurangannya), jelas menggaritkan keberanian, ketegasan, keukeuh dalam melakukan terobosan, yang kadang “dimaknai” temperamen dan frontal bagi para penganut status quo. Bukan sebuah kejutan, bila kemudian para kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) juga terjun “turun kejalan” menyuarakan hal yang sama. Bila akhirnya nanti RUU Pilkada lewat DPRD ini jadi disahkan (padahal survey membuktikan bahwa mayoritas rakyat ingin pilkada langsung), maka para kepala daerah (yang fraksinya mendukung pilkada lewat DPRD) akan hebat dan didukung rakyat, bila berani mempunyai jiwa korsa dan bersikap seperti Ahok: mengundurkan diri dari partainya!

Harus ada yang berani bersikap radikal (bertanggung jawab, tidak melanggar undang-undang dan norma yang berlaku), bila ada yang “merecoki” proses demokrasi, apalagi mau ditarik mundur ke belakang. Demokrasi (yang benar) wajib dibela. Para kepala daerah yang selama ini berjargon: sebagai pelayan dan pembela rakyat,” (saat ini) mempunyai ruang dan tempo yang tepat untuk membuktikan dan membumikan semua janjinya. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyat, bukan kepada elite parpol. Rakyat menunggu.

 (*) Penulis : Agung Pramudyanto

(Pengamat dan Pemerhati Sosial Politik Kemasyarakatan)

 

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di menulis dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s