Gamawan: Pembubaran FPI Bisa Lewat Pengadilan

fpi bubar 1TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah bisa membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai bermasalah. Namun, langkah itu memiliki mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Lewat Kemenkumham terlebih dahulu, baru kemudian Kemenkumham yang mengajukan ke pengadilan untuk diberi sanksi berdasarkan data-data Kepolisian,” kata Gamawan melalui pesan pendek, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Ini Cara Bubarkan Ormas Bermasalah Menurut UU)

Menurut Gamawan, untuk melaporkan ormas bermasalah ke Kementerian Hukum dan HAM tidak harus dilakukan Kementerian Dalam Negeri, tetapi bisa dilakukan siapa saja. Yang jelas dalam Undang-Undang tentang Ormas, kata Gamawan, ada tiga sanksi yang bisa dikenakan pada ormas bermasalah, yakni, “Sanksi teguran, pembekuan, dan pembubaran,” ujarnya.

Penjelasan Gamawan itu terkait dengan rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ingin membubarkan Front Pembela Islam. (Kenapa FPI dan FBR Menolak Ahok). Rencana itu muncul setelah FPI berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan berakhir ricuh. (Lihat FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami)

Iklan

Tentang agungpramudyanto

Penulis sosial, seni, budaya
Pos ini dipublikasikan di berita, politik dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s